>
Admin PPID

Admin PPID

GORONTALO - Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi lanjutan Pembangunan Block Plan Perkantoran di kantor dinas, Jumat (10/01/2020).

Rapat dipimpin Asisten II Bidang pembangunan Sutan Rusdi dihadiri Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Sultan Kalupe, Kepala Bidang Cipta Karya Yuliana Rivai, perwakilan Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional (BPN) Yusuf Ano, Kepala Desa Ayula Utara Nazyudin Botutihe dan dinas terkait lainnya.

Sutan Rusdi yang temui usai rapat mengatakan kegiatan tersebut merupakan perintah Gubernur Gorontalo Rusli, Habibie untuk segera menyelesaikan sejumlah permasalahan yang terjadi pada aset-aset milik Pemerintah Provinsi.

“Ini perintah Gubernur, supaya tanah atau asset Pemprov, khususnya yang bermasalah segera diselesaikan secepatnya,” kata Sutan Rusdi

Terkait sisa lahan yang tepat berada di tengah lokasi pembangunan perkantoran block plan Ayula yang belum dibebaskan, Sutan Rusdi menjelaskan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum dapat membayarkan ganti untung walaupun sudah dinilai oleh tim appraisal.

“Khusus untuk tanah yang masih bermasalah, walaupun sudah dilakukan prosedur penilaian oleh konsultan penilai, itu belum bisa kita bayarkan atau proses, menunggu dulu penetapan ahli waris siapa yang benar-benar menerima ganti untung pembayaran,” jelas Sutan Rusdi.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Sultan Kalupe menuturkan dari total luas lahan block plan 17,8 hektar masih ada sisa lahan seluas lebih dari 1 hektar yang di kuasai oleh 7 orang dan belum mau dibebaskan oleh para pemiliknya walapun pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pemilik lahan tersebut.

“Di lahan 1,8 hektar itu dimiliki oleh 7 orang dan sampai saat ini belum bersedia untuk dibebaskan lahanya dan kamipun sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemilik lahan tersebut, tapi karena adanya konflik ahli waris kepemilikan sehingga masih terkendala pembayarannya,”  ujar Sultan Kalupe.

Kabid Tata Ruang dan Pertanahan ini juga menambahkan Pemerintah Provinsi telah melakukan pembebasan lahan sejak tahun 2008, pihaknya akan terus berusaha dengan melakukan mediasi secara kekeluargaan di tingkat desa untuk menetukan pemilik ahli waris.

“Pemerintah Provinsi tetap mengutamakan asas kemanusiaan, kami tetap menunggu dan berharap pemilik lahan untuk bersedia dibayarkan. Karena tahun ini kami sudah menyediakan anggarannya,” kata Sultan Kalupe.

 

Pewarta: Yudi – Dinas PUPR

GORONTALO  –  Menjaga lingkungan dimulai dari diri sendiri. Inilah yang dilakukan oleh  Idah Syahidah, istri Gubernur  Gorontalo Rusli Habibie yang sudah tidak menggunakan atau membawa minuman botol kemasan plastik sekali pakai. Bahkan beberapa  tahun terakhir di rumah pribadinya, tidak terlihat lagi air kemasan plastik.

Setiap berkegiatan di luar ruangan, Idah hanya membawa botol minuman yang bisa diisi kembali. Menurutnya ini merupakan salah satu cara menjaga lingkungan dari sampah plastik.

“Saya turun kemana mana, tumbler selalu ada di setiap kesempatan. Ini adalah tekad dari dalam diri saya untuk menjaga lingkungan”, kata Idah saat mengunjungi RSAS Kota Gorontalo, Jumat (10/1/2019) .

Bukan hanya pada diri sendiri, Idah pun mensosialisasi tentang menjaga lingkungan dari sampah plastik kepada masyarakat luas dengan kegiatan nyata.

Idah sering membagikan botol minum (tumbler) kepada masyarakat  yang ditemuinya atau menjadikan tumbler sebagai hadiah dalam sebuah kegiatan.

“ Sekarang pada berbagai kegiatan, di kunjungan-kunjungan saya selalu memberikan door prize itu dengan tumbler”, ucap Idah.

Hingga saat ini sudah dua ribu tumbler yang dibagikan Idah kepada masyarakat luas.

 

Pewarta : Anie - Humas

 

GORONTALO – Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah bersama Pramuka, Karang Taruna, Remaja Masjid di Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo menyediakan tempat untuk berbagi makanan gratis.

Tempat yang diberi nama “Pondok Dahsyat” ini menyediakan berbagai makanan gratis mulai dari nasi bungkus, kue ada pula kopi dan teh.

“Ini namanya Sedekah Jumat Berkah (Sejuk) dan mari menebar nasi bungkus (Gemar Menabung). Karena memang hari jumat itu adalah harinya kita mencari berkah dan pahala, maka lewat sedekah adalah cara paling ampuh. Ini inisiatif dari anggota pramuka, karang taruna disini, remaja masjid,  pokoknya pondok ini namanya pondok berbagi siapapun boleh mengisi, siapapun boleh mengambil,” kata Idah saat berkunjung ke Pondok Dahsyat, Jumat, (10/1/2020).

Idah menambahkan setiap jumat memang berbagi nasi gratis seperti ini selalu dia lakukan. Sebelum membuat pondok dahsyat, Idah selalu ikut menjadi donator nasi bungkus di rumah sakit Ali Saboe, yang menggagas program sedekah nasi gratis setiap jumat untuk pasien dan keluarga

“Sedekah tidak selalu tentang uang, sebungkus nasi pun mungkin tidak berarti untuk kita, tapi sangat berarti bagi orang yang membutuhkan,”tambah anggota DPR RI ini.

Sementara itu Susanto Liputo selaku penanggung jawab rumah pondok dahsyat ini menjelaskan setiap hari jumat, jumlah nasi yang dibagikan memang tidak tentu, tergantung dari jumlah relawan dan donatur. Nasi sendiri dibagikan kepada anak-anak putus sekolah, masyarakat setempat, abang-abang bentor ataupun siapa saja yang mampir ke rumah pondok.

 “Contohnya hari ini nasi bungkus yang terkumpul ada 500 bungkus, dan itu telah kita bagikan. Biasanya juga kami turut membagikan dipanti asuhan maupun panti jompo. Lokasi rumah pondok ini dipromosikan lewat media sosial, jadi bagi donatur yang ingin menyumbang bisa langsung menghubungi lewat facebook maupun kontak WA. Tidak ada syarat khusus terkait menu dan jumlah yang disumbangkan, berapapun sumbangan akan diterima,” tuturnya.

Rumah pondok dahsyat ini rencananya juga akan dijadikan rumah pangan lestari. Mengingat setiap harinya utamanya sore hari, berbagai kegiatan dilakukan disini mulai dari olahraga dan diskusi ringan. Disamping itu pula kedepannya rumah pondok ini juga akan dijadikan lembaga kesejahteraan sosial, untuk membantu anak anak putus sekolah, lansia dan disabilitas.

“Awalnya kita buat ini dengan anggaran swadaya. Tapi Alhamdulillah setelah ibu gubernur jadi pembina, banyak anggaran langsung dari uang (pribadi) beliau. Bahkan kedepannya ini akan kita jadikan lembaga kesejahteraan sosial, mengingat ibu Idah juga adalah anggota DPR RI dari komisi VIII yang memang menanggulangi bidang agama dan sosial,” tutup Santo.

 

Pewarta : Ecin/Nova - Humas

Jumat, 10 Januari 2020 18:45

Keluarga Harus Menjadi Pelindung Anak

GORONTALO –  Kejadian kekerasan terhadap anak dalam keluarga  yang terus berulang di Provinsi Gorontalo mendapat perhatian yang sangat serius dari Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah.

Menurut Idah Syahidah yang juga ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Gorontalo, seharusnya keluarga menjadi pelindung bukannya malah menjadi bagian dari pelaku kekerasan dalam anggota keluarga.

“Seharusnya orang dewasa itu melindungi anak-anak dalam rumah, tapi ini malah menjadikannya korban,” kata Idah Syahidah saat mengunjungi seorang anak korban kekerasan seksual di Rumah Sakit Aloei Saboe Kota Gorontalo, Jumat (10/1/2020).

Idah Syahidah selalu menyuarakan pentingnya  edukasi dan pengawasan terhadap anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu pada  setiap kesempatan berkegiatan dimana saja, ia juga memberikan himbauan agar  perlunya edukasi kepada keluarga tentang kekerasan seksual.

“Pemerintah tidak henti-hentinya  dan lebih gencar untuk melakukan edukasi seksual, apalagi kita kental dengan adat-istiadat”, jelas Idah yang saat ini menjabat anggota DPR RI Komisi VIII yang salah satu ruang lingkupnya terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sesuai data dari Bidang Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Provinsi Gorontalo  terdapat 176 kasus kekerasan terhadap anak  dan 177 korban kekerasan terhadap anak dari semester 1 hingga semester 2 tahun 2019. Kekerasan tersebut  berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan lainnya.

Kunjungan Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo didampingi oleh  Kabid Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak dan sejumlah staf Dinas Sosial.

 

Pewarta : Anie - Humas

GORONTALO – Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Zukri Surotinojo menyebut saat ini sedang mengkaji nama-nama yang akan dimutasi atau dipromosi dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Pengkajian dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja (TPK) atau dulu dikenal dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Gerbong mutasi awal tahun 2020 ini menurutnya lebih kompleks. Selain dinilai berdasarkan status pangkat dan golongan, juga mempertimbangkan rekam jejak karier, sikap dan perilaku PNS selama bertugas.

“Kita juga pertimbangkan yang punya masalah keluarga atau perselingkuhan. Kami sudah periksa orang-orangnya dan akan diambil tindakan tegas. Begitu juga bagi pejabat yang melawan dan tidak mematuhi perintah atasannya. Semuanya menjadi pertimbangan kami,” ungkap Zukri, Jumat (11/1/2020).

Dengan seleksi yang ketat itu, pihaknya memastikan tidak akan mengakomodir calon pejabat titipan dari berbagai pihak. PNS diminta tidak terpengaruh oleh oknum-oknum tertentu yang menjanjikan jabatan.

“Ini juga yang menjadi penegasan bapak gubernur agar kita menentukan jabatan sesuai aturan dan kompetensinya. Jadi jika ada yang mengaku dekat dengan si A, si B apalagi sampai menjanjikan materi itu tidak benar dan tidak bisa membantu yang bersangkutan,” imbuhnya.

Sesuai data dari BKD, saat ini ada delapan jabatan tinggi pratama atau setingkat eselon II yang selesai dilelang terbuka. Dua jabatan di antaranya yakni Kepala Dinas Kesehatan dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakat berstatus gagal lelang.

Sejumlah pejabat tinggi pratama juga sudah mengikuti tes kompetensi untuk dirotasi atau digeser ke jabatan lain. Pergeseran pejabat tinggi pratama juga akan berpengaruh di tingkat jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana. Zukri memastikan akan ada yang diberhentikan dan dipromosi dari jabatan lamanya.

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO - Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga lain untuk pengentasan daerah rawan pangan di Indonesia, Dinas Pangan Provinsi Gorontalo melaksanakan PKS dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo bertempat di Hotel New Sentris, Kamis (9/1/2020).

Kepala Dinas Pangan, Sutrisno mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan sebagai gerakan Pengentasan Daerah Rawan Pangan (PDRP) di Provinsi Gorontalo yang menjadi skala prioritas.

“Di Gorontalo daerah rawan pangan prioritas 1 atau daerah sangat rawan pangan ada 23 desa dan prioritas 2, daerah rawan pangan terdapat 31 desa yang tersebar di kabupaten dan kota,” kata Sutrisno.

Sutrisno menambahkan untuk tahun 2020 ini akan diakomodir 10 desa sangat rawan pangan dan desa rawan pangan dengan lintas sektor OPD bersama-sama mengintervensi melalui sejumlah program. Desa –desa ini akan dijadikan lokasi khusus Gerakan Pengentasan Daerah Rawan Pangan menjadi Desa Mandiri Pangan.

Asisten Pembangunan dan Ekonmi Sekretriat Daerah provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi yang hadir dalam kegiatan mengapresiasi PKS ini sebagai program sangat strategis dan tepat.

“Kita ketahui bersama pangan ini aspeknya luas, tidak bisa di tangani sendiri oleh Dinas Pangan, harus ada sinergi dengan OPD terkait, ada komitmen bersama atau mensinergikan program program sehingga PDRP ini lebih efektif, terarah dan terkoordinasi,” kata Sutan Rusdi.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Rawan Pangan, Dharmawaty Boking dalam laporan kegiatan mengatakan dalam pengentasan daerah rawan pangan ini Dinas Pangan bersinergi dengan OPD lain menjalin keterpaduan lintas sektor terkait,kontribusi program berdasarkan hasil Food Security and vuinerbility Atlas (FSVA) yang di buat oleh Dinas Pangan dan adanya masukan kebijakan cara optimalisasi pengentasan daerah rawan pangan di Gorontalo.

Hadir dalam pendandatangan PKS ini Kepala Dinas Pangan Sutrisno, Kepala Dinas Pertanian Muljadi Mario, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Slamet Bakri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Faizal Lamakaraka, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Aries Ardianto, Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Romi R Mamu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Misran Nalole, Dinas Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas penanaman modal ESDM dan Transmigrasi serta Kepala Badan Penanggulan Bencana Sumarwoto.

 

Pewarta : Hariman – Dinas Pangan

GORONTALO – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Yusuf melaksanakan monitoring program bantuan pemerintah yang dibiayai dana APBD 2019 yang dikucurkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat.

Bantuan ini berupa pengadaan sapi bagi masyarakat di desa Hulawa Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo.

Tujuan monitoring ini untuk melihat keberadaan bantuan sapi yang telah diserahkan juga memperhatikan perkembangan serta manfaat dari bantuan yang disalurkan. DPRD melihat selama ini bantuan sapi sudah diserahkan biasanya tidak terurus baik, tidak berkembang biak dan malah ada yang sudah tidak ada lagi.

“Monitoring dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Januari 2020 di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan lokus penerima bantuan sapi atas nama kelompok Jaya Mandiri. Bantuan ini disalurkan melalui anggaran OPD Dinas Pertanian dan  Peternakan Provinsi Gorontalo,” kata Paris Yusuf.

Bantuan sapi di kelompok Ternak Jaya Mandiri tersebut dalam kondisi terawat dan sudah berkembang biak sehingga menjadi catatan baik bagi kelompok ternak untuk bisa memperoleh bantuan ternak di masa mendatang.

 

Pewarta : Yani Uno – Set DPRD

GORONTALO –  Untuk memastikan pembangunan infastruktur berjalan dengan baik, sejumlah pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring  pengawasan pembangunan infastruktur yang sudah kerjaa pemerintah.

Salah satu yang kunjungi adalah pembangunan infastruktur jalan yang dilakukan di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini dilakukan bersama Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruangt (PUPR) Provinsi Gorontalo.

“Kegiatan monitoring ini merupakan wujud pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan infrastruktur yang dilakukan DPRD Provinsi Gorontalo. Ini bagian dari sinergitas antara sksekutif dan legislative dalam  mewujudkan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Gorontalo,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili.

Dari hasil monitoring di Kecamatan Biluhu, pelaksanaan pembangunan jalan sudah dilaksanakan. Saat ini tengah dalam tahap pemeliharaan.

“Kami memberikan sejumlah saran dan masukan baik ke kontraktor, Dinas PUPR agar ke depannya bisa lebih baik lagi. Ditambahkan pula bahwa yang dilakukan monitoring adalah pembangunan jalan terutama di Kecamatan Biluhu,” papar Thomas Mopili.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

GORONTALO - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto dan sejumlah pejabat Esselon III dan VI menerima kunjangan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kantor dinas, Rabu (8/1/2020).

Pada kunjangan kerja Komisi III ke Dinas PUPR ini untuk membahas capain hasil kerja selama tahun 2019 dan membahas sejumlah rencana kerja pada tahun 2020.

“DPRD datang ke Dinas PUPR dalam rangka rapat koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan tahun 2019 dan pelaksanaan program kegiatan di tahun 2020” kata Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto juga menjelaskan pada rapat tersebut membahas penyerapan anggaran tahun 2019, juga membahas beberapa program pekerjaan yang bisa menjadi prioritas di antaranya penataan serta penanganan ruas jalan provinsi dan penanganan banjir di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.

“Kami juga sudah memaparkan hasil penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 95,4 persen dan setelah itu kita membahas permasalahan atau program yang nantinya akan menjadi prioritas pelaksanaan pekerjaan” jelas Handoyo Sugiharto.

Dengan adanya kunjungan kerja Komisi III ini, Handoyo Sugiharto berharap dapat meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja selaku eksekutif.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menuturkan kunjangan mereka tersebut untuk melakukan koordinasi dan mencari solusi secara bersama-sama terhadap kendala yang timbul dalam melaksanakan pekerjaan.

“Kami mengubah sistem dengan cara kita mendatangi OPD, kami bicara di rapat dengan mereka dan dari hasil ini cukup mengembirakan karena banyak hal yang tidak terungkap di pembicaraan resmi, karena kalau di sini lebih kekeluargaan,” kata Thomas Mopili.

Ketua Komisi III ini menambahkan kegiatan seperti ini akan mereka laksanakan khususnya pada OPD mitra kerja .

“Kami akan coba mengawal, karena biasanya DPRD itu muncul di penghujung atau nanti sudah ada masalah. Kami sekarang di pengendalian masalah, pencegahan, jadi sebelum ada masalah kita sudah ada di situ,” pungkas Thomas.

 

Pewarta: Yudi-PUPR

 

GORONTALO – Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Gorontalo melalui Badan Kepegawaian Daerah menggelar pembinaan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan), Rabu (8/1/2020).

Pembinaan ini dilakukan bagi para pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di aula rumah dinas gubernur. Kegiatan ini dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, Biro Hukum, Kesbangpol Provinsi Gorontalo.

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie dalam sambutannya mengatakan Sekretariat DPRD yang memiliki jumlah pegawai sebanyak 79 orang serta 35 orang tenaga PTT harus mampu meningkatkan pelayanan kepada para wakil rakyat namun tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan dan aturan pemerintah daerah.

”Misalnya dalam hal pengelolaan keuangan, Setwan Deprov harus benar-benar efisien dalam mengelolah keuangan,” kata Rusli Habibie.

Rusli Habibie  mengungkatkan ini mendengarkan penyampaian Sekertaris Dewan, Sul A Moito, yang pada tahun 2019 capaian realisasi anggaran sangat baik, sehingga di tahun 2020 harus ditingkatkan.

Gubernur Gorontalo juga secara langsung mengecek tugas pokok dan fungsi para Aparatur Sipil Negara Setwan Deprov serta masa kerja tugas di dewan, Rusli Habibie mendapati banyaknya ASN yang masa kerjanya di lingkup Setwan 5-10 tahun bahkan lebih,sehingga perlu di lakukan penyegaran.

Pada pertemuan tersebut, Gubernur beraudiensi dengan para pegawai, 3 orang ASN Setwan Deprov mendapat kesempatan untuk dipromosikan pada jabatan tertentu.

”Sudah 10 tahun bertugas, mengabdi untuk negara, namun posisi jabatan hanya sebagai staf, sehingga ini perlu dipertimbangkan dengan tidak mengesampingkan pangkat dan golongan,”.  Ujar Rusli Habibie.

Rusli Habibie mengajak seluruh ASN di awal tahun 2020 ini untuk tingkatkan kembali jiwa yang religius dengan membentuk majlis taklim untuk menghidupkan kembali masjid di gedung DPRD Provinsi Gorontalo.

”Pada saat waktu salat kita hentikan rutinitas dan aktifitas kita, dan usai salat kita isi dengan kultum,” tutup Rusli Habibie.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPTD

© 2022, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama