>
Jumat, 10 Januari 2020 19:01

PUPR Segera Mediasi Pembebasan Sisa Lahan Block Plan Ayula

Oleh
Beri rating
(0 suara)
 Rapat koordinasi lanjutan Pembangunan Blokplan Perkantoran Provinsi Gorontalo yang berlangsung di kantor Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Jumat (10/1/2020). (Foto Yudi) Rapat koordinasi lanjutan Pembangunan Blokplan Perkantoran Provinsi Gorontalo yang berlangsung di kantor Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Jumat (10/1/2020). (Foto Yudi)

GORONTALO - Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi lanjutan Pembangunan Block Plan Perkantoran di kantor dinas, Jumat (10/01/2020).

Rapat dipimpin Asisten II Bidang pembangunan Sutan Rusdi dihadiri Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Sultan Kalupe, Kepala Bidang Cipta Karya Yuliana Rivai, perwakilan Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional (BPN) Yusuf Ano, Kepala Desa Ayula Utara Nazyudin Botutihe dan dinas terkait lainnya.

Sutan Rusdi yang temui usai rapat mengatakan kegiatan tersebut merupakan perintah Gubernur Gorontalo Rusli, Habibie untuk segera menyelesaikan sejumlah permasalahan yang terjadi pada aset-aset milik Pemerintah Provinsi.

“Ini perintah Gubernur, supaya tanah atau asset Pemprov, khususnya yang bermasalah segera diselesaikan secepatnya,” kata Sutan Rusdi

Terkait sisa lahan yang tepat berada di tengah lokasi pembangunan perkantoran block plan Ayula yang belum dibebaskan, Sutan Rusdi menjelaskan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum dapat membayarkan ganti untung walaupun sudah dinilai oleh tim appraisal.

“Khusus untuk tanah yang masih bermasalah, walaupun sudah dilakukan prosedur penilaian oleh konsultan penilai, itu belum bisa kita bayarkan atau proses, menunggu dulu penetapan ahli waris siapa yang benar-benar menerima ganti untung pembayaran,” jelas Sutan Rusdi.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Sultan Kalupe menuturkan dari total luas lahan block plan 17,8 hektar masih ada sisa lahan seluas lebih dari 1 hektar yang di kuasai oleh 7 orang dan belum mau dibebaskan oleh para pemiliknya walapun pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pemilik lahan tersebut.

“Di lahan 1,8 hektar itu dimiliki oleh 7 orang dan sampai saat ini belum bersedia untuk dibebaskan lahanya dan kamipun sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemilik lahan tersebut, tapi karena adanya konflik ahli waris kepemilikan sehingga masih terkendala pembayarannya,”  ujar Sultan Kalupe.

Kabid Tata Ruang dan Pertanahan ini juga menambahkan Pemerintah Provinsi telah melakukan pembebasan lahan sejak tahun 2008, pihaknya akan terus berusaha dengan melakukan mediasi secara kekeluargaan di tingkat desa untuk menetukan pemilik ahli waris.

“Pemerintah Provinsi tetap mengutamakan asas kemanusiaan, kami tetap menunggu dan berharap pemilik lahan untuk bersedia dibayarkan. Karena tahun ini kami sudah menyediakan anggarannya,” kata Sultan Kalupe.

 

Pewarta: Yudi – Dinas PUPR

Baca 225 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2022, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama